LEMBAGA NEGARA SESUAI DENGAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Posted by Komunitas Guru PKn on Saturday, August 23, 2014



Negara Indonesia menganut kedaulatan Rakyat. Bagaimana kedaulatan rakyat dilaksanakan? Karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan, bukan berarti rakyat melaksanakannya dengan sekehendaknya sendiri, tetapi harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”



Siapa saja atau lembaga negara apa saja yang diberi kepercayaan atau mandat oleh rakyat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat? Menurut undang-undang, dalam  pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berupa pembuatan peraturan undang-undangan (legislatif) dan pelaksanaannya (esektutif) diberikan pada lembaga negara. Di Indonesia untuk membuat peraturan perundang-undangan dipercayakan kepada MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR/DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah),. Lembaga-lembaga negara itu dikenal sebagai lembaga legislatif (pembuat undang-undang).
Sedangkan untuk melaksanakan undang-undang dipercayakan kepada presiden. Presiden dikenal sebagai lembaga eksekutif (pemerintah). Untuk pemerintah daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur, pemerintah kabupaten/kota oleh bupati/walikota, dan pemerintahan desa oleh lurah desa.
Tetapi dalam menentukan siapa-siapa yang menjadi anggota DPR/DPRD,  DPD, presiden dan wakil presiden, rakyatlah yang menentukan dalam suatu pemilihan umum secara langsung. Misalnya pada Pemilu 2004 untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dalam satu pasangan dipilih secara langsung. Begitu pula dengan pemilihan anggota DPD. Sebelum tahun 2004 presiden dan wakil presiden Indonesia dipilih oleh MPR. Selain itu saat ini pemilihan kepala daerah (pilkada) pun dilakukan secara langsung. Pilkada adalah untuk memilih secara langsung gubernur dan bupati/walikota. Sebelumnya gubernur dan bupati/walikota dipilih oleh DPRD.
Berikut ini uraian singkat tentang Lembaga Negara sesuai dengan UUD Negara   Republik Indonesia Tahun 1945

1.   Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Peran atau tugas dan wewenang MPR menurut Pasal 3 UUD 1945 adalah:
a.  Mengubah dan menetapkan UUD.
b.  Melantik presiden dan/atau wakil presiden.
c.  Hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MPR hasil pemilu tahun 1999 telah melakukan amandemen UUD 1945. MPR juga telah melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum dalam Sidang Paripurna MPR. Di samping itu, MPR juga berwenang melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
Kewenangan MPR yang dapat memperhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD adalah didasarkan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, setelah presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna. Apabila terjadi kekosongan jabatan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya, bagaimana cara pengisiannya? MPR dalam hal ini diberi kewenangan untuk memilih satu dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya. Masa jabatan presiden dan wakil presiden yang mengisi kekosongan tersebut adalah  menghabiskan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang digantikannya.
Di samping kewenangan-kewenangan tersebut, MPR diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode Etik MPR. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan MPR tersebut, anggota MPR di lengkapi dengan hak dan kewajiban sebagai berikut:
Hak anggota MPR meliputi:
a.   Mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD
b.   Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan
c.   Memilih dan dipilih
d.   Membela diri
e.   Imunitas
f.    Protokoler
g.   Keuangan dan administratif.
Adapun Kewajiban anggota MPR, meliputi:
a.  Mengamalkan Pancasila
b.  Melaksanakan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan
c.  Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional
d.  Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
e.  Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan daerah.
     Sebagai pelaksana peran wakil rakyat (DPR) dan daerah (DPD) ini berarti MPR terdiri dari DPR dan DPD. Oleh karena itu MPR dikenal sebagai  forum bersama antara kedua lembaga tersebut.

2.   Presiden
Presiden berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Artinya kekuasaan presiden dibatasi oleh UUD. Pembatasan kekuasaan presiden itu misalnya menyangkut masa jabatannya dan cakupan kekuasaannya.
Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Apa saja kekuasaan (hak) presiden itu? Menurut UUD 1945 kekuasaan (hak) presiden meliputi:
  1.     hak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR;
  2.     menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjalankan undang-undang;
  3.     memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara;
  4.     presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;
  5.     presiden menyatakan keadaan bahaya;
  6.     mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan  pertimbangan DPR;
  7.     memberi grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan MA (Mahkamah Agung);
  8.     memberi amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan DPR;
  9.     memberi tanda gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan;
10.     membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden;
11.     mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara;
12.     mengajukan rancangan undang-undang APBN (Anggaran Pendapatan dan    Belanja Negara).

3.   DPR
DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat berkedudukan sebagai lembaga negara. Apa fungsi DPR itu? Fungsi DPR menurut UUD 1945 mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan DPD. Fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya.
Untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsinya, maka DPR diberikan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah. Sedangkan yang dimaksud hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang dimaksud hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah. Di samping pendapat itu diarahkan kepada kebijakan pemerintah juga bisa diarahkan pada:
1. kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai rekomendasi penyelesaiannya;
2. sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi;
3. terhadap dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

4.   DPD
DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD sebagai lembaga perwakilan daerah dan berkedudukan sebagai lembaga negara.  Apa fungsi DPD? DPD memiliki fungsi sebagai berikut:
a.   Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Bidang legislasi tertentu pada dasarnya yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Kepentingan daerah itu seperti mengenai pengajuan usul dan ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sedangkan yang dimaksud fungsi pemberian pertimbangan atas rancangan undang-undang adalah yang menyangkut APBN dan yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
b.   Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pertama tersebut di atas. Pelaksanaan pengawasan, misalnya DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai bahan untuk pengawasan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah. Pengawasan DPD juga bisa dalam bentuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat beraitan dengan pelaksanaan undang-undang pengelolaan sumber daya alam.

5.   MA dan MK
MA (Mahkamah Agung) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, bersama MK (Mahkamah Konstitusi) memiliki peran untuk melakukan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (peran penghakiman terhadap peraturan).
Adapun Mahkamah Agung berwenang:
1.   mengadili pada tingkat kasasi,
2.   menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
Sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang:
1.   mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar,
2.   memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar,
3.   memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.

5.   DPRD
DPRD ada di setiap provinsi dan kabupaten/kota. DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga daerah provinsi. Sedangkan DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga daerah kabupaten/kota. Apa fungsi DPRD provinsi  dan DPRD kabupaten/kota? Baik DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota  memiliki fungsi yang sama yaitu fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Perbedaannya terletak pada tingkat pemerintahan. Perbedaan itu, misalnya tampak pada tugas dan wewenang dalam rangka melaksanakan ketiga fungsi di atas, seperti tampak pada tabel di bawah ini.
1.   Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama.
2.   Menetapkan APBD bersama dengan Gubernur.
3. Melaksanakan pengawasan ter-hadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan gubernur, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melak-sanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama inter-nasional di daerah.
4.  Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil gubernur kepada Presiden me-lalui menteri dalam negeri.
5.   Memberikan pendapat dan per-timbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
6.  Meminta laporan keterangan per-tanggungjawaban Gubernur dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.





Blog, Updated at: 7:53 AM

1 comments:

--------------------------------

JADWAL IMSAKIYAH DAN JADWAL SHOLAT

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

Cek Data Guru & SKTP 2015

--------------------------------

--------------------------------

Statistik Pengunjung

-----------------------------

Followers

CB