Jumat, 26 September 2014

PENILAIAN DALAM MATA PELAJARAN PPKN SESUAI KURIKULUM 2013



Kemdikbud telah mengeluarkan buku Panduan Mata Pelajaran PPKn SMP, berikut ini saya kutip beberapa bagian kaitannya dengan Penilaian dalam Pembelajaran PPKn. Maksud dari upload tulisan ini agar baik guru, siswa maupun orang tua memahami prosedur dan bentuk penilaian dalam mata pelajaran PPKn Sesuai kurikulum 2013

Kamis, 25 September 2014

DOWNLOAD UU NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD

Pada tahun 2014 telah disahkan UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Beberapa hal yang diatur dalam UU antara lain berkaitan dengan tugas dan wewenang MPR, DPR, DPRD, DPD; hak dan kewajiban anggota  MPR, DPR, DPRD, DPD; dan Alat kelengkapan MPR, DPR, DPRD, DPD.

Rabu, 24 September 2014

DOWNLOAD UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA FORMAT PDF DOC

UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA telah disahkan sejak tanggal 15 Januari 2014 dan sekaligus berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal baru yang diatur dalam  UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA antara lain terdapat pada pasal 31 ayat (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pada Pasal 33 tentang calon kepala desa pada poin (l) dinyatakan bahwa calon kepala desa tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan. Ini berarti masa jabatan kepala desa paling lama 3 periode. Sedangan pada pasal 50 point (1) ditegaskan bahwa Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memiliki pendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.

Rabu, 03 September 2014

CEK DATA GURU SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2014/2015 ATAU CEK SKTP PERIODE 2 TAHUN 2014

Sebagaimana di sampaikan dalam http://ainamulyana.blogspot.com/ bahwa menjelang pencairan tunjangan sertifkasi guru periode 3 dan 4 tahun 2014 setiap  Guru wajib memiliki SKTP periode 2 yang diterbikan berdasarkan data semester 1 tahun pelajaran 2014/2015 yang dikirim melalui aplikasi dapodikdas 3.00. Untuk memastikan ketepapan data dan ada terbit atau belumnya SKTP sebaiknya setiap guru mengeceknya melalui Cek Data Guru atau Cek SKTP Pada Laman Lapor Tunjangan Dikdas. Di awal bulan September 2014 ini Cek Data Guru Atau Cek SKTP mulai diuptodate dengan penampilan atau wajah baru. Inilah contoh wajah baru Cek Data Guru atau Cek SKTP

Rabu, 27 Agustus 2014

NORMA DAN KEBIASAAN ANTAR DAERAH DI INDONESIA

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari aturan-aturan hidup yang berlaku. Aturan-aturan tersebut yang sering disebut norma. Dengan demikian norma adalah kaidah atau aturan yang disepakati dan memberi pedoman bagi perilaku para anggotanya dalam mewujudkan sesuatu yang dianggap baik dan diinginkan. Singkatnya, norma adalah kaidah atau pedoman bertingkahlaku berisi perintah, anjuran dan larangan.

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA SESUAI DENGAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebelum perubahan terdapat enam lembaga tinggi/tertinggi negara, yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi negara; serta DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Namun setelah mengalami perubahan UUD 1945 (Amandemen) dinyatakan bahwa lembaga negara teridri atas MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY tanpa mengenal istilah lembaga tinggi atau tertinggi negara.

Minggu, 24 Agustus 2014

PROSES PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

A) Proses Pembentukan Undang-Undang
Undang-undang adalah peraturan perundangan, yang dalam pembentukannya Presiden harus mendapat persetujuan DPR. Ketentuan tersebut diatur dalam UUD 1945 Pasal5 Ayat 1 "Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR", Pasal20 Ayat 1 "DPR memegang kekuasaan membentuk UU" dan Pasal 20 Ayat 2 "Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama" .

ARTI PENTING PERSATUAN DAN KESATUAN INDONESIA

Berdasarkan istilah persatuan dan kesatuan sendiri berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-belah. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Sehingga kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Dengan demikian  persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi.

PENGERTIAN DAN MAKNA BHINNEKA TUNGGAL IKA

Berdasarkan Wikipedia Bahasa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuna dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Jika diterjemahkan per patah kata, kata bhinneka berarti "beraneka ragam" atau berbeda-beda. Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti "macam" dan menjadi pembentuk kata "aneka" dalam Bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti "satu". Kataika berarti "itu". Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA DAN BENTUK-BENTUK HAK ASASI MANUSIA

Hakikat Hak Asasi Manusia
              Tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, dan asal-usulnya, setiap orang memiliki hak yang sama, misalnya hak hidup. Hal ini merupakan prinsip HAM. Tapi coba kalian perhatikan beberapa peristiwa di lingkungan sekitar kalian. Dalam suatu perlombaan, orang yang menjadi juara saja yang berhak memperoleh hadiah. Dalam suatu pemilihan umum WNI yang sudah berumur 17 tahun atau telah menikah saja yang berhak memilih. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa hak memperoleh hadiah dan hak memilih tidak diberikan kepada semua orang. Artinya, pemberian hak itu memerlukan syarat-syarat tertentu. Ini merupakan contoh HAM.